Mengingat yangdiduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Perangkat Desa denganini penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada Kepala DesaMunungkerep (Mantan Kepala Desa Munungkerep periode 2007 s/d2013);Bahwa selanjutnya Mantan Kepala Desa Munungkerep Kecamatan KabuhKabupaten Jombang periode 2007 s/d 2013 pada tanggal 5 November2012 bertempat di Kantor Balai Desa Munungkerep, telah dilakukanmusyawarah antara Pemerintahan Desa bersama BPD Munungkerep,yang dihadiri Mantan Kepala Desa Munungkerep

Tolesebagai Staf Pembangunan Desa Munungkerep Kecamatan Kabuh;Bahwa prosedur pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam PeraturanBupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentangOrganisasi Pemerintahan Desa, berdasarkan Pasal 32 ayat (5) PeraturanBupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 menyebutkan:Ayat (5):(5) Perangkat Desa melakukan perbuatan yang bertentangan denganperaturan perundangundangan dan/atau norma yang hidup danberkembang

Keputusan Pemberhentian Tetap ataskesalahan yang dituduhkan kepada Penggugat, seharusnya Tergugatmengacu kepada ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPeraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa yangtelah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor: 1 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2006 TentangPerangkat Desa, dimana Tergugat harus melaksanakan Penawarankepada Warga Masyarakat Dusun Mulyadadi (melakukan poling) yangpelaksanaannya dilakukan langsung oleh Pemerintahan

Desa dan bukan(dipimpin) oleh Camat Bantarsari;7.

PEMERINTAHAN DESA NGADIBOYO ; vs. DAMIYEM

PUTUSANNo. 73 PK/Pdt/2007.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam Peninjauan Kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :PEMERINTAHAN DESA NGADIBOYO, berkedudukan di DesaNgadiboyo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, dalam halini memberi kuasa kepada Agus Susanto, SH, MSi, dkk., AsistenTata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk berkantor diJalan Basuki Rahmad No.1, Nganjuk ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat

Kembali tentang adanya kekeliruannyata Hakim juga tidak dapat dibenarkan sebab hanya merupakanperbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan judexfacti/Pengadilan Tinggi dan judex juris/Mahkamah Agung sebab apa yangdipertimbangkan oleh judex facti/Pengadilan Tinggi dan judex juris/Mahkamah Agung tersebut sudah tepat dan bukan merupakan suatukekeliruan nyata ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali : PEMERINTAHAN

DESA NGADIBOYO tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembalidihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan PeninjauanKembali ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 4 Tahun 2004,Hal. 7 dari 8 hal.

No. 73 PK/Pdt/2007UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : PEMERINTAHAN DESA NGADIBOYO, tersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Penggugat:
Sugeng Santoso
Tergugat:
Pemerintahan Desa Clapar

Penggugat:
ACHMAD MUCHAIRI
Tergugat:
Lembaga Pemerintahan Desa Air Ruwai

DJUMINGGIR ; BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMERINTAHAN DESA CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA

PENETAPANNomor : 11/PEN.K.TUN/2007/PTUN.YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasatelah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkaraantara 9 ot ee eee ee ee ee ee ee eee eeNama HDJUMINGGIR 5 eee ere errr re re eee eee eensKewarganegaraanIndonesia ++ eer ee e eee ePekerjaan : Pamong Desa (Kepala Bagian Pemerintahan)Desa Caturtunggak,

DKK VS KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Faktafakta Hukum1.Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi BanyuasinNomor : 097 Tahun 2014 Tanggal 29 Desember 2014 Tentang Penetapan CalonKepala Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten MusiBanyuasin Periode 2015 sd. 2021, surat ditandatangani olehHARYADLISE,M.Si. padahal salah satu dari nama calon kepala Desa MuaraMedak yaitu pada nomor urut 4 (empat) sdr.

Bahwa Penetapan Calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa atas nama:Nama : MARUDUT HALOMOAN PANJAITANNIP : 1570011520906 1 003Jabatan : Kepala Desa Muara Medak Kecamatan BayungLencir Kabupaten MUBA.adalah bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor140/7635/PMD tanggal 8 November 2013 Perihal Pemilihan Kepala Desatahun 2014.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/7635/PMD tanggal 8November 2013 Perihal Pemilihan Kepala Desa

Oleh karenanya Objek Sengketa KeputusanKepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten MusiBanyuasin Nomor : 097 Tahun 2014 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa MuaraMedak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 29 Desember2014 tersebut patut dinyatakan batal atau tidak sah dan Tergugat harus mencabutKeputusan dimaksud. ; 272222 22222 ==Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat memohon denganhormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 097Tahun 2014 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Muara Medak KecamatanBayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 29 Desember 2014.3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi BanyuasinNomor : 097 Tahun 2014 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Muara MedakKecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 29 Desember2014.Halaman 17 dari 61 Halaman Putusan Perkara No. 10/G/2015/PTUNPLG184.

BUPATI BONE CQ KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETWILDA, KABUPATEN BONE, dkk

BUPATI BONE CQ KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETWILDA, KABUPATENBONE : Berkantor di Jalan Anmad Yani Watampone, Selanjutnyadisebut TERGUGAT 1; ...... eee eeceeeeeeeee terse eeenees2. KEPALA SEKOLAH DASAR NO.12/79 CONGKO: Berkantor di Desa Cinnong,Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut TERGUGAT3. PANITIA PEMILIHAN CALON KEPALA DESA CINNONG, KECAMATAN BAREBBO,KABUPATEN BONE : Sekretariat di Desa Cinnong, Selanjutnya disebut TERGUGAT III;4.

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010 kedua calon kepala Desa lainnya dalam hal initermasuk Penggugat memprotes kepada Tergugat Ill, Panitia Pemilihan CalonKepala Desa Cinnong dan kepada Tergugat I, Kepala Bagian Pemerintahan Desa,karena menerima berkas calon kepala Desa Cinnong atas nama SYAMSIAR, padahal ijazah calon kepala Desa tersebut ternyata bermasalah, karena di ijazah aslisekolah dasar atas nama SYATTU, sementara foto copynya atas namaSYAMSIAR;; ...eeeeeeesteeeees5.

Pemohon:
PEMERINTAHAN DESA WEDOROANOM KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK
Termohon:
KARTIKA YULIATI, SE

Desa Wedoroanom KecamatanDriyorejo Kabupaten Gresik, sehingga merupakan kewenanagan PengadilanTata Usaha Negara dalam permohonan ini Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya..

AUPB yang dimaksud dalam UndangUndang ini meliputi :a. kepastian hukum;b. kemantaatan;c. ketidakberpihakan;d. kecermatan;e. tidak menyalahgunakan kewewenang;f. keterbukaan;g. kepentingan umum; danh. pelayanan yang baik.Pasal 24Penyelengaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :a. kepastian hukum;b. tertib penyelengaraan pemerintahan;c. tertib kepentingan umum;d. keterbukaan;@. proporsionalitas;f. profesionalitas;Halaman 5 dari 41 halaman, Putusan Nomor 132/G/KI/2021/PTUN.SBYg. efektivitas dan efisiensi

Membentuk Pemerintahan Desa Yang Professional, Efisien DanEfektif, Terbuka Dan BertanggungJawab.Bahwa Peralihan Hak Atas Tanah (JualBeli, Hibah, Waris) TerhadapTanah Yang Ada Didesa Yang Belum Bersertifikat SEMUANYADilakukan Melalui Pemerintah Desa, Dibukukan Dalam Buku C DesaDan Ada Berita Acara Peralihan Hak (Jual Beli, Hibah Dan/ AtauWaris) Yang Dibuat Dan Ditandatangani Oleh Kepala Desa SelakuPejabat Publik.Karena Semua Tanah Kedua Orang Tua Saya (Bapak Soewadi DanIbu Kayanah) Masih Berupa Petok

Desa YangDidasarkan Pada Buku Catatan Laporan Kematian Desa.

Desa) Yang Dihadiri OlehBapak Camat Driyorejo.

ANUGRAH MOTORlawanPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BADANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA, DKK

Penggugat:
Masdawati baco
Tergugat:
Yare
Turut Tergugat:
Pemerintahan desa tinigi

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA, DKK VS PT. ANUGRAH PRABU MANDIRI

BUPATIBADANMASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA,yang bertindak untuk dan atas nama PemerintahKabupaten Penukal Abab Lematang llir, yangberkedudukan di Jin.

Desa (Tergugat Il) denganalasan proyekproyek tersebut dilaksanakan di desa ( untuk pembangunandesa).

Kemudian Penggugat bersama Kabid Perencanaan dan Program PUBina Marga dan Tergugat Il (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa) penggugat diajak menghadap Tergugat Ill (BupatiPALI), dan Tergugat Ill memerintahkan Tergugat Il (Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) untuk menunjukPenggugat sebagai pelaksana Proyek tersebut serta untuk menandatanganiSurat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMk);Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat dengan diketahui

Desa) untuk menunjukHal. 17 dari 37 hal.

Lematang llir, awalnya tidak mengetahui adanya proyek yangdimaksud oleh Penggugat;Bahwa Tergugat Il dilantik menjadi menjadi Sekretaris BPMPD (BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) sekaligus merangkapselaku Plt.

KEPALA DESA RANDUPITU, SELAKU KEPALAPEMERINTAHAN DESA RANDUPITU, KECAMATANGEMPOL, KABUPATEN PASURUAN vs A WACHID HASYIM

baikyang bergerak maupun tidak bergerak harus ditentukan melalui prosesgugatan/contentiosa bukan melalui proses voluntair/ex parte yang berpotensimerugikan pihakpihak berkepentingan lainnya, sehingga kepemilikan + 250(dua ratus lima puluh) kayu sono di atas tanah Negara a quo harusdibuktikan melalui gugatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA DESA RANDUPITU,SELAKU KEPALA PEMERINTAHAN

DESA RANDUPITU, KECAMATANGEMPOL, KABUPATEN PASURUAN dan membatalkan PenetapanPengadilan Negeri Bangil Nomor 47/Pdt.P/2017/PN Bil., tanggal 4 Mei 2017serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusansebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihakyang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semuatingkat peradilan;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor

PT NUSANTARA MEKANIKA INDUSTRI, VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BADANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHANDESA DKK

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KABUPATEN LAHAT VS GERAKAN ANTI KORUPSI SUMATERA SELATAN (GAKOSS)

PUTUSANNOMOR: 39/G/2013/PTUNPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan AcaraSederhana yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan JenderalAhmad Yani Nomor 67 Plaju, Palembang telah menjatuhkan Putusan dalam sengketaTata Usaha Negara antara: BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA(BPMPD) KABUPATEN LAHATBerkedudukan di Jalan

Putusan Nomor 39/G/2013/PTUNPLGMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan adalahsebagaimana terurai di atas; Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi telahmemohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkanobyek keberatan berupa Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera SelatanNomor : 086/X/KISS/PSMA/2013 tanggal 22 Oktober 2013 antara Gerakan AntiKorupsi Sumatera Selatan (GAKOSS) sebagai Pemohon Informasi melawan BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa (BPMPD) Kabupaten Lahatsebagai Termohon Informasi; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara PenyelesaianSengketa Informasi Publik di Pengadilan, mengatur bahwa salah satu pihak atau parapihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatansecara tertulis ke Pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejaksalinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan

Pembanding/Penggugat : Sugeng Santoso Diwakili Oleh : EKO PUTRO HASNANTO, SH
Terbanding/Tergugat : Pemerintahan Desa Clapar

Menyatakan bahwa Pemerintahan Desa Clapar melakukan perbuatanmelawan hukum MembagiBagikan Tanah Leter C. Nomor: 195 a.n.Slamet Mertodirdjo Tanpa Landasan Hukum Yang Sah.Hal. 4 Putusan.Nomor 621/PDT/2019/PT SMG3. Menyatakan semua peristiwa hukum didalam kolom sebab dan tanggalperubahan setelahnya sejak pembelian tanah pada tahun 1940 sampaildengan 1941, yaitu peristiwa hukum pada tahun 1968, 1971, 1972,1973, 1976 tidak sah, batal demi hukum.4. Menyatakan bahwa tanah leter C.

Penggugat:
Pieter Lokopessy
Tergugat:
1.Hendri Terinathe
2.Kepala Pemerintahan Desa Kairatu

WACHID HASYIM VS KEPALA DESA RANDUPITU, SELAKU KEPALA PEMERINTAHAN DESA RANDUPITU, KECAMATAN GEMPOL, KABUPATEN PASURUAN

WASTINI, DKKlawanPEMERINTAHAN DESA BODESARI, KECAMATAN PLUMBON, KABUPATEN CIREBONdanHj. TRESNA binti H. WIRYA, DKK

Bahwa Penggugat yaitu Pemerintahan Desa BodesariKecamatanPlumbonKabupaten Cirebon, yang dalam hal ini diwakili oleh KuwuBodesari dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bodesari, saat inimemiliki dan/atau menguasai serta telah memanfaatkan sebidang tanahsawah yang terletak di Blok Sipudak tercatat dalam Kohir Nomor C. 177.SPPT.0030157.0. Nomor A.40, Persil 392, seluas + 7.650 m?

Nomor 1477 K/Pdt/2017Bahwa dengan timbulnya permasalahan ini, Penggugat selakuPemerintahan yang sah merasa dirugikan secara imateriil berkaitandengan nama baiknya dimata warga masyarakat dalam pelayananterhadap masyarakat dan dalam pergaulan antar instansi pemerintahanakibat tindakan Para Tergugat atas berbagai tuduhan yang menyerangnama baik Pemerintahan Desa Bodesari (Penggugat) sehingga menjaditercemar yang diantaranya atas segala tuduhan Akta Jual Beli Palsumaupun tuduhan Penyerobotan Tanah dan

/klaim dari Tergugat ,Tergugat Il, dan Tergugat III serta didukung oleh Tergugat VI, sertaTergugat VII, menimbulkan dan mengakibatkan Para Penyelenggaraunsure Pemerintahan Desa Bodesari (Penggugat) menjadi stress, LelahPhsykis dan Fisik yang tidak dapat dinilai dengan uang namun demimemenuhi agar gugatan ini rasional maka kerugiankerugian tersebutlayak ditaksir sebesar tidak kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliarrupiah), dengan perincian sebagai berikut: Akibat tuduhan kepemilikanpalsu: Rp1.000.000.000

Tjitrosudibio Burgerlijk WetboeKitab Undang Undang HukumPerdata, halaman 265) maka perlu diletakkan sita jaminan (conservatoirbeslag) atas/terhadap seluruh Asset/Harta Kekayaan Para Tergugat, dankhusus Tergugat VI yaitu Pemerintahan Desa Pegagan KidulKecamatanKapetakan, Kabupaten Cirebon, berupa Tanahtanah Kas Desa (Titisara)dan tanahtanah Bengkok Desa Pegagan Kidul (Tergugat VI), dan/ataubeserta Hak dan Manfaat atas tanahtanah tersebut:Halaman 18 dari 47 hal. Put. Nomor 1477 K/Pdt/201746.